›

Belajar Tata Air sampai Negeri Belanda

, , ,

Belajar Tata Air sampai Negeri Belanda

Aparatur pemerintah DKI Jakarta dan BOPPJ mempelajari pengelolaan air di Belanda melalui DUTEP 2026. Diskusi di Rotterdam membahas banjir Jakarta, rencana Giant Sea Wall Pantura Jawa, serta alternatif waduk pesisir…

Banjir, penurunan muka tanah, dan kenaikan permukaan laut menjadi ancaman serius bagi Jakarta dan Pantai Utara Jawa. Persoalan ini bukan hanya mengancam permukiman, tetapi juga infrastruktur dan aktivitas ekonomi nasional. Untuk mempelajari pengalaman negara lain dalam menghadapi tantangan tersebut, sejumlah aparatur pemerintah DKI Jakarta dan BOPPJ mengikuti pelatihan pengelolaan air di Belanda.

Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Voks Amsterdam mendapat undangan menghadiri diskusi bertajuk DKI Jakarta and the North Java Coast: Building a Resilient Delta for the Future, di Auditorium Timmerhuis, Rotterdam.

Acara yang diselenggarakan Indonesian Diaspora Network (IDN) Liveable Cities bekerja sama dengan Pemerintah Kota Rotterdam ini mempertemukan profesional Indonesia dan Belanda, mahasiswa, serta masyarakat diaspora Indonesia. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari Dutch Training & Exposure Programme (DUTEP) 2026.

Tiga perspektif hadir dalam diskusi yaitu: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai tantangan pengelolaan air perkotaan, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengenai perlindungan pesisir, serta Dr. FX Suryadi mengenai alternatif penanganan banjir rob dan penurunan muka tanah.

Belajar dari Pengalaman Belanda

Belanda memiliki pengalaman panjang dalam mengelola air. Sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut sehingga tanggul, kanal, pompa, dan sistem drainase menjadi bagian penting dari pembangunan wilayah.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar kerja sama peningkatan kapasitas aparatur pemerintah DKI Jakarta dan BOPPJ melalui DUTEP.

Program yang dimulai pada 2014 ini dikoordinasikan oleh Nuffic Southeast Asia dengan melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan perusahaan Belanda. Kegiatannya mencakup pelatihan, kunjungan lapangan, penelitian, dan pertukaran pengetahuan.

Selama lebih dari satu dekade, DUTEP telah melibatkan lebih dari 95 peserta dari berbagai instansi Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pada 2026, sebanyak 12 peserta mengikuti program selama delapan minggu. Sepuluh peserta berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dua lainnya dari BOPPJ.

Tujuan program ini bukan sekadar memperkenalkan teknologi Belanda, melainkan membantu peserta mengembangkan solusi yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Jakarta Menghadapi Hujan Lebih Ekstrem

Dalam presentasi berjudul Jakarta Lives Under a Heavier Sky, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan perbedaan kondisi hidrologi Jakarta dengan wilayah Delfland di Belanda.

Curah hujan tahunan Jakarta mencapai sekitar 2.000 milimeter, sedangkan Delfland sekitar 890 milimeter. Presentasi tersebut juga membandingkan hujan harian ekstrem sebesar 377 milimeter di Jakarta pada 2020 dengan 109 milimeter di Delfland pada 1975.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Jakarta menghadapi tantangan curah hujan yang berbeda dengan Belanda.

Selain hujan ekstrem, Jakarta menghadapi permukiman padat di bantaran sungai, sedimentasi yang mengurangi kapasitas aliran, serta sampah yang menyumbat saluran dan mengganggu pengoperasian pompa.

Karena itu, pengendalian banjir membutuhkan pendekatan terpadu melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sungai, penataan ruang, dan pemeliharaan fasilitas.

BOPPJ dan Rencana Giant Sea Wall

Persoalan perlindungan pesisir menjadi perhatian BOPPJ, lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025.

Lembaga yang dipimpin Didit Herdiawan Ashaf ini bertugas mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pembangunan serta pengembangan kawasan Pantai Utara Jawa.

Pembentukannya berkaitan dengan kebutuhan penanganan banjir laut dan sungai, penurunan muka tanah, degradasi lingkungan, serta persoalan ketersediaan air di kawasan pesisir.

Dalam presentasinya, BOPPJ memperkenalkan Giant Sea Wall Programme, bagian dari upaya perlindungan Pantai Utara Jawa yang direncanakan secara bertahap.

Menurut data yang dipaparkan BOPPJ, kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 27,53 persen terhadap PDB Indonesia. Sekitar 17 juta penduduk disebut terdampak banjir dan penurunan muka tanah. Di sejumlah lokasi, penurunan muka tanah diperkirakan mencapai 1–20 sentimeter per tahun.

Rencana Giant Sea Wall mencakup perlindungan pesisir dalam skala besar. Namun, pendekatan yang diperkenalkan BOPPJ tidak hanya berupa pembangunan tanggul laut.

Pengelolaan kawasan juga perlu mengintegrasikan sistem polder, pompa, kolam retensi, drainase, pengelolaan air dari hulu hingga hilir, serta pemulihan hutan mangrove.

Program tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat sekaligus mendukung konektivitas, aktivitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan pesisir.

Besarnya skala pembangunan menuntut perencanaan teknis, pembiayaan jangka panjang, dan koordinasi antardaerah. Perlindungan pesisir juga perlu mempertimbangkan dampak ekologis serta kebutuhan masyarakat setempat.

Dampak ekonomi akibat bencana banjir di pantai utara Jawa (Foto: Hengky Kurniawan)
Dampak ekonomi akibat bencana banjir di pantai utara Jawa (Foto: Hengky Kurniawan)

Coastal Reservoir: Alternatif Menghadapi Penurunan Tanah

Perspektif lain disampaikan Dr. FX Suryadi, pakar pengelolaan sumber daya air yang pernah menjadi pengajar senior di IHE Delft Institute for Water Education, Belanda.

Keahliannya meliputi sistem polder, drainase, dan pengelolaan kawasan dataran rendah.

Dalam presentasinya, Dr. Suryadi memperlihatkan kondisi Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang telah menghadapi banjir rob selama lebih dari sepuluh tahun. Foto udara menunjukkan permukiman dan jalan yang dikelilingi genangan air.

Dr. Suryadi juga membahas coastal reservoir atau waduk pesisir sebagai salah satu alternatif menghadapi penurunan muka tanah (land subsidence).

Konsepnya adalah menampung air tawar dari sungai dalam waduk di kawasan pesisir, kemudian mengolah dan menyalurkannya untuk kebutuhan masyarakat serta industri.

Dengan menyediakan sumber air baku alternatif, ketergantungan terhadap pengambilan air tanah dapat dikurangi. Langkah ini berpotensi memperlambat penurunan muka tanah yang disebabkan oleh eksploitasi air tanah berlebihan.

Berbeda dengan tanggul laut yang terutama berfungsi menahan masuknya air laut, waduk pesisir menawarkan pendekatan terhadap salah satu penyebab penurunan tanah sekaligus membantu menjamin ketersediaan air.

Namun, penerapannya memerlukan kajian kelayakan, termasuk kualitas air, sedimentasi, dampak lingkungan, dan pembiayaan.

Dr. FX Suryadi menjelaskan dampak banjir di Sayung, Demak (Foto: Hengky Kurniawan)
Dr. FX Suryadi menjelaskan dampak banjir di Sayung, Demak (Foto: Hengky Kurniawan)

Dari Belanda untuk Indonesia

Pengalaman Belanda menawarkan banyak pelajaran, tetapi tidak seluruh pendekatannya dapat diterapkan begitu saja di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis, curah hujan, kepadatan penduduk, dan kemampuan kelembagaan membutuhkan penyesuaian.

Melalui DUTEP, pertukaran pengetahuan diharapkan dapat berkembang menjadi kebijakan dan proyek nyata.

Bagi Jakarta dan Pantai Utara Jawa, keberhasilan kerja sama ini harus terlihat dari berkurangnya risiko banjir, meningkatnya akses air bersih, dan terciptanya kawasan pesisir yang lebih aman serta berkelanjutan.

Belajar tata air sampai negeri Belanda merupakan langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah membawa pulang pengetahuan tersebut dan mengubahnya menjadi solusi bagi Jakarta terutama Pulau Jawa.